Kabupaten Situbondo

Dasar Hukum Anjab dan ABK
1. Undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6,7,8 Tahun 2003 tentang Pembinaan,Penyidikan dan Diklat PNS.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Depdagri dan Pemda
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 s/d 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.


Dasar Hukum Anjab dan ABK
1. Undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6,7,8 Tahun 2003 tentang Pembinaan,Penyidikan dan Diklat PNS.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Depdagri dan Pemda
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 s/d 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.